telusur.co.id - Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak menandatangani SK Kepengurusan Baru Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen Mitra Bahari.

Sebelumnya, pada hari Rabu, 12 Juli 2023 Warga Apartemen Mitra Bahari mengadakan rapat umum anggota Luar Biasa II untuk pengangkatan dan penetapan pengurus baru yang dilakukan oleh dua orang Panmus dan ada sekitar lima orang dari Dinas Perumahan dan Pemukinan DKI yang ikut dalam Rapat tersebut.

Menurut Uchok, rapat umum anggota Luar Biasa II masyarakat dalam PPPSRS apartemen Mitra Bahari telah melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 133 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik Pasal 61 C poin 5 (lima), karena Panitia Musyawarah (Panmus) hanya berjumlah dua saja.

"Padahal menurut Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 pasal 61 C poin 5 (lima), Panmus itu harus berjumlah 5 orang, dan tidak boleh ada intervensi dari orang-orang Dinas Perumahan dan Pemukinan DKI Jakarta," kata Uchok di Jakarta, Rabu (26/7/23).

Oleh karena itu, kata Uchok, pihaknya dari CBA meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
untuk tidak gegabah menandatangani dan  mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Pengurusan  PPPSRS Apartemen Mitra Bahari. 

"Apabila Bapak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono berani mengeluarkan SK pengurusan PPPSRS tersebut, kami akan melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) karena mulai dari proses sampai diadakan rapat umum anggota Luar Biasa II telah terjadi dugaan maladministrasi yang dilakukan dinas perumahan dan pemukinan DKI," pungkasnya. [Tp]