telusur.co.id - Perjuangan NGO kemanusiaan dan masyarakat sipil untuk Palestina semakin menemukan arah yang jelas. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR-RI dan SMART 171 menggelar forum diskusi untuk sinergi narasi dan langkah dalam membela Palestina. 

Forum tersebut dilakukan pada Kamis, 9 Maret 2026 di Gedung DPR RI, DKI Jakarta. Diskusi bertajuk “Peran Parlemen dan Masyarakat Sipil” itu juga menghadirkan Dubes Palestina yang baru, Abdulfattah A.K. Al-Sattiri.

Dalam sambutannya, Ketua BKSAP Dr. Syahrul Aidi Maazat menyampaikan bahwa hasil diskusi pada hari ini akan dibawa ke forum yang lebih besar, IPU (Inter-Parliamentary Union). Ia menyebut forum tersebut akan dilakukan pada 15- 19 April mendatang di Turki.

Berikutnya, Jajang Nurjaman sebagai perwakilan Global Peace Coalition Indonesia (GPCI), memaparkan peran sipil Indonesia dalam usaha global menembus blokade di Palestina. Terdapat 55 partisipan yang terdiri dari tenaga medis, eco builder, dan technical crew. Dua kloter telah berangkat, beberapa di antaranya yakni Wanda Hamidah, Maimon Herawati, Chiki Fawzi, Muhammad Husein Gaza, dan lain-lain.

Kemudian Landung Tri Sugiarto mewakili Indonesia for Palestine menyampaikan tentang action plan dari hasil sinergi lintas sektor yang terdiri dari lembaga kemanusiaan, otoritas kemanusiaan, media dan jurnalisme, tokoh publik dan akademisi.

Terakhir, Dian Chairunisa dari SMART 171 memaparkan langkah anak muda Indonesia lakukan untuk bela Palestina, mulai dari rally campaign dan aksi kreatif, long march, aksi tenda di depan Kedubes, kampanye digital #JanganGangguAqsa, 240 Juta Doa Muslim Indonesia. Sebagai lembaga yang melahirkan komunitas Baik Berisik, SMART 171 menargetkan 200 titik edukasi tahun ini.

Ketika diskusi bergulir, ketua BKSAP mengatakan siap memberi perlindungan kepada NGO agar tidak dituduh sebagai pengumpul dana untuk teroris. Untuk itu, Ia meminta kepada NGO-NGO untuk disiplin administrasi dan saling menjaga. 

Syahrul kemudian menceritakan kasus yang ia temui Ramadan lalu. “Ada NGO bodong mengundang orang Palestina tapi menggunakan visa yang tidak sesuai. Imigrasi menahannya, lalu NGO itu hilang. Kami telepon berkali-kali tetapi gak diangkat. Akhirnya BKSAP yang menjaminkan ke pihak imigrasi.” 

Abdulfattah Al-Sattiri mengapresiasi semua yang telah dilakukan untuk membela Palestina. Ia mengusulkan pemilihan pimpinan untuk mengkoordinir kerja-kerja NGO kemanusiaan di Indonesia. Terkait isu NGO nakal, Dubes Palestina yang lahir dan besar di Gaza ini mengatakan, “Saya tidak akan membiarkan adanya penyalahgunaan dana untuk bangsa palestina. Eksploitasi ini adalah penderitaan dan pengkhianatan yang harus dihentikan,” tukasnya.

Beberapa pemuda dan NGO ikut bersuara mengungkapkan keresahan mereka. Elis dari Kammi Bogor mengusulkan penguatan narasi tentang Baitul Maqdis, karena literasi yang tersedia kebanyakan masih narasi barat. Ia mengusulkan, jika perlu, Baitul Maqdis jadi program studi tersendiri.

Ipun dari Adara menyampaikan concern-nya terkait gerbang Rafah yang masih dibatasi penjajah. Menyebabkan NGO harus putar otak menyalurkan bantuan yang tak mudah basi. Bang Onim dari NPC bertanya kapan kita semua bisa ke Gaza, yang dijawab oleh Dubes, “Gaza adalah rumah kedua kalian. Tentu kalian bisa masuk tapi sayangnya Israel masih menutup Rafah sekarang”.

Diki dari Rumah Wakaf mengusulkan agar lebih proaktif approach masyarakat dari agama lain. Arif dari Dompet Dhuafa mengingatkan Masjid Al-Aqsa yang sudah 40 hari ditutup oleh penjajah, dan bagaimana pelecehan ini tak hanya menimpa muslim, Israel juga melarang perayaan Jumat Agung dan Minggu Palma.

Dubes Palestina meresponnya dengan menceritakan kehidupannya di Gaza. Mereka tidak memandang lagi persoalan agama, karena Israel melukai semua agama. Dia mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak teman kristen, bahkan deputinya adalah seorang nasrani. 

Diskusi terus berlanjut sampai tak ada lagi waktu tersisa. Perjuangan mendukung Palestina membutuhkan integritas administrasi, keberanian di lapangan, dan kesatuan narasi. Dengan janji perlindungan dari BKSAP dan pengawasan ketat dari Kedubes Palestina, langkah NGO kemanusiaan Indonesia kini memiliki payung yang lebih kokoh.