telusur.co.id -Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes), memberi julukan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai "King of Silent", sementara Ketua DPR Puan Maharani sebagai "Queen of Ghosting".

Hal itu diungkapkan lewat unggahan gambar BEM KM Unnes di Instagram resmi miliknya @bemkmunnes. Dalam unggahannya, BEM KM Unnes berjudul "Indonesian Political Troll", mereka juga  menyebut Presiden Jokowi sebagai "The King of Lip Service". 

BEM KM Unnes menilai, sebagai Wapres, Ma'ruf Amin pada masa pandemi ini harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden. Bukan justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," tulis BEM KM Unnes seperti dilihat Rabu (7/7/21).

BEM KM Unnes menilai Ma'ruf Amin hanya sebagai orang yang melegitimasi kebijakan pemerintah. Klaim Ma'ruf dianggap bias agama dan identitas. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, BEM KM Unnes menilai Ma'ruf Amin justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," lanjut caption tersebut.

BEM KM Unnes juga melontarkan kritik kepada Puan Maharani. RUU PKS yang tak kunjung disahkan menjadi sorotan BEM KM Unnes.

"Kritik terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tuturnya.

Selain itu, Jokowi dianggap kurang becus dalam melaksanakan tugasnya. Utang negara juga menjadi sorotan kritik ini.

"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukkan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," tegas BEM KM Unnes.[Fhr]