telusur.co.id - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku tengah menjajaki kerja sama pendanaan dengan berbagai pihak untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara.
Untuk mensukseskan proyek tersebut, Jakpro mendapatkan suntikan dana penanaman modal daerah (PMD) sebesar Rp571 miliar dari APBD DKI 2023.
"Sejak akhir tahun 2021 setelah PMD belum disetujui oleh Dewan, kami terus menjajaki berbagai model kerja sama pendanaan dengan berbagai pihak, tentunya kami juga mengupayakan perijinan dan kerja sama dengan offtaker, yaitu PLN tetap terjaga dan terlaksana," kata Direktur Teknik & Pengembangan Jakpro, Adi Santoso dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/12/22).
Adi mengatakan, proyek ITF Sunter ini akan akan dilakukan oleh anak perusahaan Jakpro yakni PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) bersama dengan pihak konsorsium.
Saat ini, JSL telah memiliki ijin usaha pengelolaan pembangkit listrik (IUPTL) sebagai landasan pengerjaan pembangunan dan pengoperasian ITF pada pertengahan tahun ini.
"Akhir tahun 2022 alhamduluillah dimudahkan berbagai pihak dan kami berterimakasih. Mohon doa restu dari seluruh stakeholder agar seluruh perencanaan dan pengerjaan ITF Sunter ini dapat berjalan dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan, Jakpro telah diberi kesempatan dalam 10 tahun terakhir untuk membangun ITF.
Namun, katanya, meski telah mendapatkan mitra yakni Fortum Finlandia, Jakpro tak kunjung membangun ITF Sunter.
"Pertanyaan berikutnya sama, Jakpro sudah dikasih waktu 10 tahun Kenapa tidak jalan-jalan," kata Syarif.
"Artinya ini balik lagi ke masyarakat untuk secepatnya dibangun. Karena masalah sampah ini sudah cukup akut. Ada yang rugi, menurut saya ada sesuatu yang harus diambil kebijakan secepatnya," sambungnya.
Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta menyetujui pemberian PMD kepada Jakpro agar pembangunan ITF Sunter dipercepat. Untuk membuat simulasi agar pendanaan ITF Sunter itu dibiayai sepenuhnya oleh APBD DKI Jakarta.
"Makanya ayo kita simulasikan dengan APBD seperti apa. Tapi berat loh pakai APBD selama 6 tahun, kita mau mengisi dua triliun saja per tahun untuk 3 titik Kita simulasikan 2 triliun cukup. untuk mengisi 1 triliun saja tarik-tarik aja imbas ke kegiatan lainnya besar," terangnya.
Namun, lanjut Syarif, penggunaan APBD sebaiknya digunakan untuk pendorong saja. Ke depan, tegasnya, Jakpro harus bisa mencari pendanaan secara mandiri agar tidak terlalu membebani keuangan daerah. [Fhr]
