telusur.co.id - Sikap sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang menandatangani dan menyerahkan surat interpelasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula E terus mendapat perhatian di ruang publik.

Direktur Eksekutif Academic Training Legal System (Atlas), Desmen Rahmat Eli Hia, misalnya. Ia berpendapat, langkah atau upaya yang dilakukan legislator dari PDI Perjuangan dan PSI tidak memiliki urgensinya, baik secara politik maupun hukum.

"Pada pokoknya, saya menilai bahwa tidak ada urgensi dari hak interpelasi tersebut baik secara politik maupun hukumnya," kata Desmen kepada awak media, di Jakarta, Jumat (27/8/21).

"Secara hukum tidak memenuhi syarat dan hanya lucu lucuan semata," tambah dia.

Seperti diketahui, Hak Interpelasi yakni untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meski merupakan instrumen melekat dari setiap anggota dewan, Desmen berharap, hak interpelasi yang dimiliki dewan dalam upaya melakukan fungsi pengawasan dapat digunakan dalam kondisi normal.

"Saat ini seharusnya kita semua, termasuk seluruh fraksi di DPRD DKI untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19, apalagi wilayah Jakarta baru saja masuk dalam zona hijau, jangan kemudian langkah interpelasi membuat kegaduhan politik saja," terang dia.

Meburutnya, masih banyak area-area pengawasan yang lebih urgensi bagi DPRD, khususnya PDIP dan PSI dalam mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan Anies Baswedan selaku kepala daerah Ibu kota negara.

"Silahkan melakukan pengawasan terhadap agenda-agenda atau kebijakan yang memang bersinggungan terhadap masyarakat atau konstituen mereka, terutama di tengah wabah Covid-19 ini. Itu lebih memiliki urgensi," pungkasnya. [Tp]