telusur.co.id -Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penugasan strategis kepada Danantara dalam mengelola dan mengintegrasikan ekosistem transportasi digital nasional. Hal ini sembari menantikan terbitnya Perpres Ojol yang mengatur skema bagi hasil 90:10.
"Langkah ini sebagai upaya progresif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi digital, sekaligus menghadirkan keseimbangan yang lebih adil antara platform, pengemudi, dan kepentingan negara," kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, Senin (13/4/2026).
Igun menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, sektor transportasi online telah berkembang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat sekaligus penopang ekonomi jutaan pekerja informal sebagai gig ekonomi. Namun demikian, dinamika model bisnis yang berkembang saat ini masih menyisakan tantangan struktural, terutama terkait ketimpangan distribusi nilai, ketidakpastian perlindungan sosial, serta dominasi algoritma yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional.
Melalui pendekatan kelembagaan yang kuat, Danantara memiliki potensi untuk berperan sebagai orkestrator ekosistem yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi.
Integrasi ini diharapkan mampu menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada prinsip keadilan ekonomi.
Asosiasi menilai bahwa keterlibatan negara melalui Danantara akan memberikan beberapa manfaat kunci, antara lain penguatan kendali nasional atas daga dan infrastruktur digital. Pengelolaan terpusat memungkinkan negara memiliki visibilitas dan kontrol yang lebih baik terhadap arus data, yang merupakan aset strategis dalam ekonomi digital modern.
Kemudian, reformasi skema kemitraan yang berkeadilan. Penataan ulang model bagi hasil yang lebih proporsional akan meningkatkan kesejahteraan pengemudi tanpa mengorbankan keberlanjutan industri.
Berikutnya, stabilitas ekosistem dan mitigasi risiko sistemik. "Intervensi yang terukur dapat mengurangi volatilitas tarif, konflik kepentingan, serta potensi disrupsi sosial di sektor transportasi online," ucapnya
Lalu, optimalisasi kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan tata kelola yang tepat, sektor ini dapat memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap UMKM, logistik, dan sektor informal lainnya.
Asosiasi memastikan siap menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Harapannya, pemerintah dapat merespons aspirasi ini dengan langkah konkret yang mencerminkan keberpihakan pada rakyat serta komitmen terhadap kedaulatan ekonomi bangsa.
"Kami meyakini bahwa momentum transformasi digital nasional harus diiringi dengan keberanian kebijakan yang visioner. Penugasan Danantara dalam ekosistem transportasi digital bukan sekadar opsi teknokratis, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, " tukasnya.[Nug]
