telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI untuk bersikap netral jelang pemilu 2024 mendatang.
Atas imbauan tersebut, seorang ASN bernama Tarmuji bertanya kepada Heru perihal foto dirinya bersama eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini menjadi bakal calon presiden (Bacapres) pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu ia sampaikan saat diskusi virtual Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi (BPKD) DKI Jakarta bertajuk 'Menuju Jakarta Global City, Kamis (12/10/23).
"Kami dulu pernah berfoto ria dengan Pak Gubernur sebelumnya, yang kebetulan sekarang jadi calon. Saya mau menghapus dari medsos saya, takutnya kan nanti Pak Pj lihat lho Pak Tarmuji kok masih ada foto dengan ini ya," ucap Tarmuji.
Mendengar pernyataan tersebut, Heru mengatakan tidak perlu menghapus foto tersebut. Sebab, foto tersebut bukan saat Anies menjadisalah satu bakal calon presiden.
"Nggak usah dihapus. Tambahin saja tanggal. Tambahin tanggal, jangan dihapus. Nanti dihapus dikira saya suruh hapus, eggak usah. Tambahin tanggal foto ini difoto tanggal sekian," jelas Heru.
Selanjutnya, Heru menegaskan kepada para ASN untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebab, adanya operasi siber yang akan mengetahui semua aktivitas di media sosial.
"Maka dari itu yang ke depan hati-hati. Bukannya saya tidak mengizinkan, tapi aturan UU ASN-nya begitu. Nggak usah foto-foto yang lalu-lalu (dihapus)," imbuhnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI untuk bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media mengingat saat ini adalah tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Selain itu, Heru juga meminta kepada ASN untuk bersikap netral dan tak mendukung salah satu pihak yang berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang.
"Menjelang Pemilu 2024, para ASN DKI Jakarta kita semua diberikan barrier aturan ASN. Maka hati-hatilah menggunakan media sosial," kata Heru dalam diskusi virtual Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi (BPKD) DKI Jakarta bertajuk 'Menuju Jakarta Global City, Kamis (12/10/23).
"Karena Bais, BIN, BSSN, Mabes Polri memiliki patroli cyber, misalkan ada ASN tidak suka dengan ASN lainnya bicara tidak-tidak di medsos, kemudian mendukung pihak-pihak lain. Kita ASN harus netral, itu bisa kena patroli cyber. Tolong menggunakan media sosial secara bijak," sambungnya.
Selanjutnya, Heru juga mengingatkan kepada ASN untuk tak men-share dukungan terhadap salah satu Capres. Sebab, dimungkinkan akan terpantau lewat sosial media. Ia pun meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk memantau serta mengingatkan imbauan ini kepada para ASN tersebut.
"Dengan operasi cyber pasti ketahuan. Men-share meminta mendukung itu hati-hati. BKD tolong jelaskan ini ke ASN agar mereka paham dan tidak lupa," katanya mengingatkan.
"Hati-hati kalau ASN diundang, tapi di sana dalam situasi kampanye, dalam undangan tidak disebutkan memang itu kampanye. Ini hati-hati kejebak, bisa kena UU ASN, nanti bisa dipanggil Bawaslu dan lainnya. Saya minta teman-teman semua berhati-hati dan terkontrol," imbuhnya. [Fhr]
