telusur.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Bambang Kusmanto melontarkan protes saat rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 berlangsung.

Dalam protesnya itu ia menyampaikan kekecewaannya kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang tak memberikan akses E-Planing dan E-Budgeting APBD DKI Jakarta kepada anggota dewan.

“Kita tahu bahwa di dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan sebenarnya setiap anggota dewan itu mempunyai hak untuk mendapatkan akses kepada e-planing dan e-budgeting,” kata Bambang di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/23).

“Namun, kita tahu bahwa sampai sekarang kita tidak pernah diberikan akses kepada pasword untuk bisa memonitor,” lanjutnya.

Menurutnya, dengan diberikan akses masuk tersebut, anggota dewan bisa memonitoring pelaksanaan APBD setiap harinya.

“Dimana kita bisa memonitor perjalanan pelaksanaan dari hari ke hari pelaksanaan APBD yang sedang dilaksanakan,” ujar Bambang.

Bambang mengungkapkan, anggota dewan di daerah lain Pemerinah Daerahnya telah memberikan akses tersebut sejak lama.

“Padahal di pemda-pemda yang lain, di Bogor, di Bandung, di Cirebon, bahkan di Tegal juga mereka sudah melaksanakan itu sejak lama,” ungkap Bambang.

Lebih lanjut, Bambang berharap dengan diwujudkannya hal tersebut, sekiranya anggota dewan bisa memonitor aspirasi warga ibu kota yang sedang diperjuangkan melalui reses.

“Saya mohon dengan hormat untuk ini bisa diselesaikan demi kepentingan kita bersama sehingga teman-teman anggota dewan termasuk saya juga bisa memonitor terutama aspirasi-aspirasi warga Jakarta yang sedang kita perjuangkan melalui reses,” ujarnya. [Fhr]