telusur.co.id - Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selama ini menjadi polemik mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anwar Hafid. Menurut dia, permasalahan itu perlu ada pembahasan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan DPR RI.

"Sebenarnya ini kan sistem koordinasi, saya menyarankan koordinasi antara pemerintah dan KPU untuk menuntaskan permasalahan ini," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (7/10/21).

Diketahui disetiap pemilu  baik Pilkada, Pileg dan Pilpres, persoalan DPT memang  selalu menuai polemik. Oleh karenanya, kata Anwar, dirinya selalu mendorong KPU untuk menuntaskan persoalan tersebut.

"Kita dorong supaya hal-hal itu tidak terjadi lagi, ada orang yang sudah meninggal namanya masih ada, nah ini tentu di pada saat pada saat pencocokan dan penelitian itulah sebetulnya disitu yang paling inti," ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga melihat perlunya adanya peran petugas di lapangan untuk langsung melakukan pendataan penduduk seperti sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebab, jika tidak dilakukan pemutakhiran data secara serius, permasalahan DPT akan selalu ada.

"Saya sarankan pendataan ulang ini yang paling penting, seperti sensus yang dilakukan oleh BPS," kata Anwar.

"Memang unit assesmentnya bisa diterapkan didalam pencocokan dan penelitian (coklit). Saya kira tidak akan lagi ditemukan seorang pemilih fiktif," tambahnya.

Laporan: Nadhifa Putri Nauramiyanti