telusur.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan selisih alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 sebesar Rp 841,89 triliun. Sementara Kementerian Keuangan hanya menyebutkan Rp 695,2 triliun atau ada selisih mencapai Rp 147 triliun.

Menyikapi temuan BPK tersebut, Anggota DPR RI Abdul Wachid menilai, alokasi anggaran yang semestinya untuk memulihkan perekonomian rakyat di masa pandemi, memang banyak yang tidak tepat sasaran.

"Dana APBN tahun 2020 dan tahun 2021 yang masuk dalam penanganan Covid-19  banyak yang bocor, masyarakat susah, sedih tapi ada pihak-pihak yang diuntungkan," kata Wachid kepada wartawan, Kamis (9/9/21).

Wachid yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu meminta aparat penegak hukum turun tangan mengawasi, bahkan menginvestigasi potensi kebocoran uang rakyat tersebut.

"Saya minta tidak hanya BPK saja yang serius mengawasi ini semua, tapi KPK justru lebih serius dalam menyelamatkan uang rakyat dan menutup kebocoran dana APBN baik pusat maupun daerah," tegas Anggota Komisi VIII DPR RI itu.[Fhr]