Berita - Telusur

Berita

Megapol

Pemprov DKI Laksanakan PKG di 44 Puskesmas

Telusur.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di 44 puskesmas

Telusuria

Aliran Kepercayaan Apakah Sebuah Agama, Ditinjau Perspektif Budaya Luhur Bangsa

Telusur.co.id -Oleh : Agus Widjajanto, Praktisi Hukum, Pemerhati Politik, Sosial Budaya Aliran kepercayaan adalah sekelompok orang yang

Nasional

DPR: Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak Harus Komprehensif, Termasuk Dampak pada Kesehatan Mental

Telusur.co.id - Rencana pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif,

Nasional

Bintang Muda Indonesia Dukung Penuh AHY untuk Kembali Pimpin Partai Demokrat

Telusur.co.id Muda Indonesia (BMI), organisasi sayap Partai Demokrat, menyatakan dukungan penuh terhadap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan

Nasional

Legislator Golkar Dorong Pemda Berperan Aktif Pastikan Ketersediaan Gas 3 Kg

Telusur.co.id Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif

Ekuin

Ketum IKA Unpad: Kita Berharap Unpad Jadi Rumah Gagasan Ekonomi Pancasila

Telusur.co.id - Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) Ferry Juliantono resmi mengukuhkan dan

Megapol

DPRD Dorong PAM Jaya Pasang Tap Water di Kantor Kecamatan hingga Sekolah

Telusur.co.id - DPRD DKI mendorong PAM Jaya untuk memasang instalasi tap water (keran air siap minum)

Daerah

Mamat Rachmat Sosialisasikan Perda No 4 Agar Masyarakat Paham Lingkungan

Telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat mengatakan masalah sampah dan lingkungan menjadi permasalahan

Daerah

Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2023, Mamat Rachmat Ajak Masyarakat Mengelolah Sampah

Telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) No.

Daerah

Melalui Perda Pengelolaan Lingkungan, Kang Rachmat Mengajak Menjaga Lingkungan

Telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) No.

Ekonomi

HUT 75 Tahun, BTN Resmi Luncurkan Bale by BTN

Telusur.co.id -Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PKP Maruarar Sirait,

Nasional

Tingkatkan Peran Pers yang Berintegritas untuk Wujudkan Kemandirian Bangsa

Telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan Hari Pers Nasional harus menjadi momentum untuk

Nasional

Temuan LSI: Publik Dukung Kejagung Ajukan Banding Kasus Harvey Moies

Telusur.co.id - Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 81,4 persen responden mendukung langkah banding yang

Polhukam

Peringatan HPN 2025, Anggota DPR Sebut Pers dan Netizen Kolaborasi Kawal Isu Publik

Telusur.co.id - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025 ini menjadi momentum penting untuk mengukuhkan fungsi

Nasional

Fadli Zon Resmikan Patung dan Sketsa Peringati Seabad Pramoedya Ananta Toer

Telusur.co.id - Dalam rangka memperingati 100 tahun lahirnya Pramoedya Ananta Toer, Menteri Kebudayaan Fadli Zon hadir

Ekonomi

75 Tahun BTN Gelar BTN Run Road to BTN JAKIM 2025

Telusur.co.id -Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Gubernur DKI Jakarta Terpilih Pramono Anung bersalaman dengan

Sport

Carlos Pena Kecewa Berat Persija Gagal Raih Kemenangan atas Dewa United

Telusur.co.id -Pelatih Persija, Carlos Pena tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya kepada hasil akhir laga timnya kala menghadapi

Sport

Catat Lima Kemenangan Beruntun, Dewa United Taklukkan 10 Pemain Persija

Telusur.co.id -Persija tidak mampu menahan gempuran Dewa United sehingga takluk dengan skor 2-1 pada lanjutan pekan

Polhukam

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Harus Mempertegas Pemisahan Fungsi Kewenangan Penegak Hukum

Telusur.co.id - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, asas dominus litis (pengendali perkara)

Polhukam

Pengamat Saran Tatib Baru DPR Digugat ke MA

Telusur.co.id - Pengamat Politik Citra Institute Efriza, menyarankan agar revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor