telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah melakukan teror dan kekerasan serta pembunuhan.
Menurut dia apa yang dilakukan KKB sangat tidak pantas, sebab, guru, tukang ojek dan rumah Anggota DPRD setempat menjadi korban mereka.
“Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Alokasi dana otonomi khusus (dana Otsus) yang mencapai Rp127 T hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang mesti dievaluasi menyikapi persoalan di Papua,” ujar Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai selain melakukan penindakan, pemerinta juga diharapkan untuk segera mungkin melakukan pendekatan ekonomi melalui instrumen dana Otsus.
"Alokasi dana Otsus setiap tahun mengalami peningkatan, namun juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pendekatan dana Otsus ini?” demikian tanya Syarief.
Disamping itu lanjut Syarief, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh apa yang harus dilakukan kembali agar wilayah Papua kembali kondusif.
"Apakah pemerintah disamping akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, dan melakukan tindakan tegas atas kondisi Ketertiban masyarakat dan Keamanan akibat perbuatan teror dan keji oleh kelompok-kriminal bersenjata terhadap Rakyat di Papua. Kedua pilihan kebijakan ini tenyata belum berhasil bahkan tindakan teror dan kriminal KKB semakin meningkat ke skala yang berbahaya.untuk keutuhan NKRI," ucapnya.
Dalam konteks domestik, tambah anggota DPR ini juga menegaskan bahwa status KKB jelas adalah Kelompok Kriminal Bersenjata yang memberikan legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi terror kekerasan dan pembunuhan terhadap Rakyat sipil di Papua.
“Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan conprehensif Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil,” tutup Syarief.[iis]
