telusur.co.id - Pemerintah telah menetapkan proses Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk tahun 2020. Dalam sistem yang ini, sekolah diberi peran dalam proses seleksi untuk
mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan prestasi akademik siswa.
PDSS menjadi referensi utama bagi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Proses seleksi ini secara online dilakukan melalui portal https://ltmpt.ac.id/.
"Tidak semua sekolah siap dengan sistem baru ini. Banyak sekolah yang merasa kewalahan. Selain itu, terdapat unsur ketidaksiapan pada sistem baru tersebut," kata anggota DPD RI Hilmy Muhammad dalam rapat bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim beserta jajarannya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/20).
Gus Hilmy, sapaan karibnya, menyampaikan keluhan sekolah-sekolah yang masih kesulitan dalam pengisian data PDSS dan pemeringkatan oleh sekolah. Sementara waktu ditentukan sangat singkat, yakni hanya sampai 10 Februari 2020.
Menurut Senator asal D.I. Yogyakarta itu, dalam keterbatasan waktu tersebut, ribuan sekolah yang ada di Indonesia berebut ingin segera menginput data siswanya. Dalam waktu bersamaan, daya kunjung portal tersebut terbatas.
Akibatnya banyak sekolah yang belum bisa menginput semua data siswanya hingga batas waktu yang ditentukan. Inilah kendala utamanya.
Dari laman LTMPT, sekolah yang menginput data baru 17.446 sekolah dari total 35.927 sekolah setingkat SLTA. Sementara untuk siswa yang sudah mengisi data, hanya 2.023.280 dari total
11.350.744 siswa di seluruh Indonesia. Jangan sampai program ini dianggap gagal karena jumlah pendaftarnya yang tidak signifikan karena kurang dari 20 persen.
Oleh sebab itu, Gus Hilmy menekankan untuk kembali diberikan kelonggaran waktu menginput data siswa agar siswa dari berbagai sekolah dapat turut bersaing dalam SNMPTN.
"Update hari ini, untuk bisa ikut SNMPTN, sekolah dan siswa harus registrasi melalui Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dan Pangakalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)," kata Gus Hilmy.
"Ini tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi juga sekolah. Karena ini sistem baru, mohon untuk tahun ini diberi keringanan karena masih terdapat kendala dalam input data. Akibatnya, mereka tidak bisa ikut bersaing dalam SNMPTN. Mohon waktu pendaftarannya diperpanjang," sambung Gus Hilmy dalam keterangannya.
Akan tetapi disayangkan, rapat Mendikbud dengan Komite III DPD RI itu terpaksa dihentikan karena jadwal Mendikbud yang padat, sementara banyak pertanyaan Komite III DPD RI tidak terjawab, termasuk pertanyaan Gus Hilmy tersebut.
Tak puas dengan rapat tersebut, Gus Hilmy melakukan klarifikasi kepada pihak Kemendikbud, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban yang diterima. Padahal hal inilah yang ditunggu
oleh pihak sekolah.[Fhr]
Laporan: Tio
