telusur.co.id - Anggota DPR RI, Muhammad Khozin, menilai rencana kebijakan work from home (WFH) yang tengah disiapkan pemerintah perlu dikaji secara komprehensif. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas eskalasi di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.
Khozin menekankan bahwa penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan berbagai aspek penting, terutama efektivitas layanan publik, efisiensi bahan bakar minyak (BBM), serta dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
“Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jumat.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) itu, pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 pada 2020–2021 dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan WFH harus berbasis pada data konkret di lapangan, termasuk faktor demografi dan efektivitas implementasi sebelumnya.
Khozin juga mengingatkan bahwa kebijakan tidak boleh hanya mempertimbangkan satu aspek saja. Ia mencontohkan rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan BBM.
“Multiaspek mesti dijadikan rujukan. Bahkan, kebijakan bisa dimulai dari daerah dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Khozin melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperbaiki sistem transportasi publik di berbagai daerah. Ia menilai optimalisasi penggunaan transportasi umum oleh aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi polusi udara.
“Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman. Selain efisien dalam konsumsi BBM, langkah ini juga menjaga kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel sebagai respons terhadap tingginya harga minyak dunia. Kebijakan tersebut dirancang dalam bentuk fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja.
Menurut Airlangga, skema ini tidak hanya akan berlaku bagi ASN, tetapi juga mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah. Ia menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan WFH yang tepat sasaran, efektif, dan tetap menjaga stabilitas layanan publik serta aktivitas ekonomi masyarakat. [ham]
