telusur.co.id - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah, kemarin, Selasa, 8 Februari 2022.

"Menyayangkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas, yang menimbulkan kritikan publik saat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional," ujar Taufik Basari dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Ketua DPP Partai NasDem bidang hukum ini menegaskan pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri. Semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi karena itu dialog dan langkah persusif yang harusnya dikedepankan.

"Setiap upaya paksa yang dilakukan Kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," katanya.

Politisi dari Dapil Lampung ini mendesak agar pihak Kepolsian memberikan akses bantuan hukum bagi warga. Bantuan hukum merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum. "Meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan," harapnya.

Tak itu saja, politisi yang akrab disapa Tobas ini meminta Komnas HAM untuk turun tempat kejadian di Desa Wadas untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar mabes polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wada.

"Meminta Komnas HAM bersama Mabes Polri menjelaskan kepada publik hasil temuannya, mengingat terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," pintanya.

Terakhir, Tobas meminta semua pihak berupaya menciptakan kondisi menjadi kembali kondusif. [ham]