telusur.co.id - Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera secara tegas menolak usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai alternatif penyelesaian gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

"Menolak opsi PMN. Semua usahakan bail in. Tidak ada dropping APBN," kata Mardani kepada wartawan, Minggu, (1/3/20). 

Menurut Mardani, penggunaan uang negara semestinya dapat dilakukan secara 'eman-eman'. Apalagi, sekarang ini Indonesia tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi. 

"Dalam kondisi ketidak-pastian ekonomi," ungkapnya.

Dengan kondisi demikian, Mardani pun menilai pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya sangat diperlukan untuk menyelesaikan serta mengusut secara tuntas permasalahan gagal bayar asuransi plat merah tersebut. 

"Sangat jelas Pansus diperlukan," tandas Mardani. 

Sebelumnya, usulan PMN untuk Jiwasraya ini mendapatkan respon dari menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani dirinyabbelum bisa memastikan apakah pendanaan akan dilakukan pemerintah. 

Pasalnya, kata Sri, pihaknya masih akan melihat proposal final dari hasil penghitungan Kementerian BUMN.

"Menteri Keuangan nggak pernah bilang nggak ada duit, uang itu selektif untuk apa saja. Untuk masalah Jiwasraya secara corporate governance sekarang ini ditangani oleh Kementerian BUMN, karena memang sebagai BUMN di mana keseluruhan pengelolaan BUMN itu ada di dalam kewangannya Kementerian BUMN yang bicara tentang corporate governance," papar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani  walaupun penyelamatan Jiwasraya nantinya dilakukan oleh Kementerian Keuangan maka tidak bisa tahun ini. Sebab, pada APBN 2020 tidak ada anggaran untuk penyelamatan Jiwasraya.

"Kalau nanti sampai akan ada intervensi ultimate shareholder yaitu dari Kementerian Keuangan dalam bentuk apapun, maka dia pasti masuk ke UU APBN." tutur Sri Mulyani.[Fhr]