telusur.co.id - Akibat dari seringnya Presiden Jokowi dan jajarannya mewacanakan pelonggaran PSBB dan new normal, dikhawatirkan akan semakin menyulitkan upaya penanganan Covid-19. Karena,   yang terlihat masyarakat semakin banyak tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak.

Begitu disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta di Jakarta, Rabu (10/6/20). 

"Sebagian masyarakat mempersepsi pernyataan-pernyataan pemerintah anggap kondisi saat ini sudah normal dan bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal dulu saat jumlah kasus positif masih sedikit, masyarakat terlihat sangat waspada," kata Sukamta.

Anggota Komisi I DPR ini menilai, pernyataan Presiden, saat mengunjungi gedung BNPB,  menyebutkan akan lakukan pengetatan dan penutupan kembali jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, merupakan pernyataan yang tidak jelas arahnya. 

"Pernyataan Presiden ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan seperti itu kebiasaan yang terjadi sehingga sering timbulkan kebingungan," bebernya.

"Pemerintah wacanakan New Normal kan karena pertimbangan ekonomi. Jika dilakukan pengetatan dan penutupan lagi apakah tidak takut mengganggu ekonomi lagi," sambungnya.

Tak hanya itu, Sukamta juga menyingung Menhub yang lakukan  pelonggaran batasan penumpang moda transportasi. Alasannya juga ekonomi. 

"Apakah akan direvisi lagi untuk kesekian kalinnya. Ini kan jelas pemerintah tidak punya konsep dan membiarkan kondisi seperti ini terus berjalan lebih dari 3 bulan," kritiknya.

Menurut Sukamta, mestinya pemerintah semakin ketat dalam mengawal kebijakan yang dibuat dengan memperbanyak tes masal untuk tracking virus, memperkuat layanan fasilitas kesehatan, dan  melakukan sosialisasi protokol kesehatan.

"Kita paham masyarakat butuh makan, sehingga perlu bekerja di luar rumah. Namun demikian, kondisi pemerintah yang kadang kebijakannya membingungkan jangan sampai menurunkan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan karena virus corona masih ada di sekitar kita," tukasnya.[Fhr]