telusur.co.id -Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI harus ditingkatkan. 

Menurut dia, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional. 

"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas," kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu (12/9/20).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

"Belakangan, presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, pak Airlangga menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," tuturnya.

Dia berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.

"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya," paparnya.

"Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?" tukasnya.[Fhr]