telusur.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melakukan kajian terkait penerapan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah dalam menghadapi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan berlangsung hingga awal 2023. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, terkait penerapan kebijakan WFH tersebut, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi situasi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung pada awal tahun nanti. Saat ini pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

"Ya kita lihat situasinya. Jadi dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan BNPB, aksi apa saja yang harus kita lakukan," kata Heru di Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (7/12/22).

Heru menyampaikan, terkait kebijakan WFH tersebut, ia menyerahkan keputusan tersebut kepada masing-masing perusahaan.

"Walaupun itu WFH sifatnya adalah lokal saja, tergantung masing-masing perusahaan, kita lihat situasi ke depan," ujarnya.

Heru berharap cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana ini tidak terjadi dan Jakarta dapat tetap aman. 

"Mudah-mudahan bisa aman dan cuaca bisa bersahabat," kata Heru. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo meminta jajarannya serta para kepala daerah untuk memberikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana.

BMKG memprakirakan pada akhir tahun 2022 dan awal tahun depan Indonesia masuk cuaca ekstrem.

"Di penghujung tahun 2022, memasuki tahun 2023, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/22).

"Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan," kata Jokowi. [Fhr]