telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengecam keputusan Pemprov DKI yang mengalihkan anggaran Bantuan Sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul untuk kepentingan lain dalam APBD 2024. 

Elva menilai, bahwa langkah tersebut merupakan politisasi alokasi anggaran yang merugikan dan tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, total anggaran untuk program KJMU dan program-program terkait dalam APBD 2023 lalu mencapai Rp782 Miliar, namun mengalami pemangkasan hingga hanya Rp470 miliar pada tahun 2024 ini.

"Kami menilai pengalihan anggaran KJMU sebagai contoh konkret dari politisasi alokasi anggaran di tingkat pemerintah daerah, dimana keputusan anggaran menjadi subjek kepentingan politik tahunan," kata Elva di Jakarta, Kamis (7/2/24).

Selanjutnya, politisi PSI itu pun mengatakan, bahwa partainya berkomitmen melindungi hak-hak pendidikan anak-anak dari dampak politisasi anggaran. Ia mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pergeseran anggaran yang lebih bijaksana dan memprioritaskan bidang pendidikan.

"Kami juga mendukung optimalisasi penerimaan daerah dan menyarankan pemisahan program bantuan pendidikan menjadi program yang berkelanjutan melalui Dana Abadi Pendidikan," kata Elva.

Selain itu, Elva menyoroti, seharusnya pemberian KJMU disesuaikan dengan masa studi mahasiswa, yakni untuk jangka waktu setidaknya 4 tahun, bukan setiap tahun menyesuaikan jumlahnya. 

"Hal ini penting untuk mencegah potensi putusnya studi mahasiswa penerima KJMU akibat fluktuasi anggaran yang tidak menentu," pungkasnya. [Fhr]