telusur.co.id - Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman menganggap, memastikan aparat kepolisian menjaga netralitas dalam setiap Pemilu, itu hanya konsep ideal, tapi tidak pada pelaksanaan dilapangan. 

Hal itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11/23).

"Netralitas polisi dalam pemilu itu adalah utopia, itu hanya ideal saja, nyatanya tidak," kata Benny. 

Politikus Partai Demokrat ini bahkan menyebut, jika ada anggota kepolisian yang patut diduga hanya bertugas memasang serta menjaga baliho partai politik tertentu. Hal seperti ini, tegas Benny, tidak bisa lagi ditutup-tutupi. 

"Jadi ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang mengamankan baliho parpol tertentu," ungkapnya. 

Benny lantas menceritakan bahwa baliho Partai Demokrat pada Pemilu 2019 lalu, pernah ada yang dibakar. Namun, ia menyesalkan, aparat kepolisian justru diam. 

"Partai kami (Demokrat) 2019 dulu, (balihonya) dibakar massa. Dan institusi polisi diam. Ini kenyataan. Ini penegasan saya bahwa netralitas itu utopia," tuturnya. 

Untuk itu, Ia meminta agar pelaksanaan dari netralitas polisi khususnya mengenai Kamtibmas dalam Pemilu 2024, memang dilakukan secara riil. 

Polri harus menjadi payung hukum, bagi semua parpol dan masyarakat agar merasa nyaman dalam Pemilu 2024. 

"Bagaimana netralitas itu diterjemahkan ketika misalnya ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok tertentu, dilaporkan tetapi tidak ditindaklanjuti. Padahal itu adalah fungsi penegakan hukum," tukasnya.[Fhr]