telusur.co.id - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara terkait bakal adanya Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta walaupun sebelumnya sudah ada Muktamar PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Menurut Yaqut, hal itu sah-sah saja.
"Saya tidak menggagas soal itu, tetapi saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/24).
Dia mengatakan bahwa tidak ada istilah "muktamar tandingan" tetapi yang ada ialah "muktamar lagi". Dia pun mendengar bahwa ada banyak pihak yang merasa kecewa dengan Muktamar PKB yang digelar di Bali tersebut.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh penggagas muktamar yang seharusnya tanggal 2 dan 3 September, mereka bilang ya itu muktamar yang sebenarnya. Kan versinya begitu, bukan tandingan," terang dia.
Secara mekanisme politik, menurutnya, kegiatan tersebut bisa dilakukan, sehingga mungkin-mungkin saja akan ada Muktamar PKB yang kembali digelar.
"Banyak mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti misalnya keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi gitu misalnya. Tiba-tiba diputuskan," ungkap dia.
Selain itu, dia pun belum menerima surat pemecatan secara resmi sebagai anggota PKB, namun dia mendengar bahwa dirinya sudah kehilangan status keanggotaan dari partai politik tersebut.
"Sampai sekarang itu saya tunggu. Jadi, kalau saya dipecat, saya tunggu pemecatannya Bagaimana?," kata Mantan Ketua Umum GP Ansor itu.
Pada 24-25 Agustus 2024, PKB yang digelar di Bali telah memutuskan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun disepakati untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkita Bangsa, Muhamad Lukman Edy terus membangun dan membakar semangat warga nahdliyin terkait gerakan menyongsong perubahan PKB kembali ke Khittah 1998.
Saat dikonfirmasi terkait selebaran tentang surat penyelenggaraan Muktamar PKB 2024 yang viral di media sosial, Lukman Edy membenarkan bahwa surat tersebut berasal dari dirinya.
"Kami sudah menghadap PBNU dan melaporkan serta menyerahkan dokumen penting untuk menjadi bahan pertimbangan penyelenggaraan Muktamar PKB yang sebenarnya," katanya, Minggu (1/9/24).
Lebih jauh dalam selebaran itu Mantan Menteri PDT memberikan laporan kesiapan.
"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap pelaksanannya," ungkapnya.
"Selanjutnya, mari kita menunggu arahan dan petunjuk PBNU, kapan harus dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuslan oleh PBNU," pungkasnya. [Tp]
