telusur.co.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka angkat suara terkait isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan ini digulirkan oleh sejumlah pihak.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro mengatakan, isu tersebut sengaja digulirkan oleh beberapa orang tersebut.
“Kita tahu sebetulnya mereka paham bahwa melakukan pemakzulan terhadap presiden itu tidak mudah, sulit, dan hampir tidak mungkin,” kata Juri usai deklarasi Pemuda Milenial Indonesia medukung Prabowo-Gibran di Kertanegara, Jakarta, Senin (15/1/24).
Menurut Juri, mereka memerlukan manuver pemakzulan itu untuk terus menerus mengganggu Jokowi.
“Yang intinya adalah mengganggu jalan kemenangan Pak Prabowo. Jadi sebetulnya tujuan mereka tidak soal pemakzulan karena mereka tahu akan sulit dan gak mungkin, tapi mereka nyata-nyata Ingin memisahkan pak Jokowi dari Pak Prabowo,” ungkap Juri.
Juri pun melihat isu pemakzulan ini tidak lain sebenarnya adalah gerakan politik elektoral.
Lebih lanjut Juri menegaskan, bahwa TKN Prabowo-Gibran sama sekali tidak terganggu dengan isu pemakzulan ini.
“Kami tahu itu manuver politik saja di level elit dan bahkan pertemuannya sempat difasilitasi dan diterima oleh salah satu Cawapres kita meskipun atas nama Menkopolhukam,” ungkapnya.
“Tapi kita tahu, semua sudah membaca ini Manuver politik Pemilu. Dan TKN, kita semua di sini menganggap biasa saja, tidak ada yang luar biasa, karena itu bagian dari membangun narasi politik saja,” tandasnya.
Sebeumnya, Usul pemakzulan Jokowi bermula dari pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di Petisi 100 dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Selasa (9/1/24).
Beberapa tokoh yang ikut dalam kelompok itu adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto. Mahfud mengungkap isi pembicaraan itu ke publik. Dia menyebut para tokoh ingin Pemilu 2024 berjalan tanpa presiden.
"Jadi saya bilang, apakah Pak Mahfud setuju, saya tidak bilang setuju atau tidak setuju, silakan saja, tapi bawa ke DPR, jangan minta pemakzulan ke Menko. Kok minta pemakzulan ke Menko Polhukam? Enggak bisa," kata Mahfud usai pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. [Tp]
