telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta Pemerintah segera audit kelayakan semua smelter perusahaan China. Pemerintah jangan menunda lagi audit kelayakan ini agar tidak jatuh korban semakin banyak. 

Hal ini menyusul terjadinya ledakan di pabrik peleburan (smelter) nikel PT. Kalimantan Ferro Industri (KFI). 

"Saya menilai kerap terjadinya kecelakaan smelter itu terjadi karena Pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan China," kata Mulyanto, Senin (20/5/24).

Mulyanto menegaskan, semestinya sejak kali pertama terjadi ledakan tungku smelter di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) tahun lalu, Pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter.

Termasuk mengawasi pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dan keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi. 

Ia menambahkan, peristiwa ledakan smelter yang berulang ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter tidak sebaik yang digembar-gemborkan Pemerintah.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter yang ada serta mengevaluasi tata kelola industri smelter ini, termasuk jarak bangunan smelter dengan pemukiman penduduk.

"Masak jarak bangunan smelter dan pemukiman hanya 21 meter. Ini kan sangat beresiko. Kok bisa mendapat izin," ujarnya. 

Pemerintah, lanjut Mulyanto, perlu memastikan bahwa izin usaha industri smelter yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat. Jangan sekedar kejar tayang investasi.

"Kita khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah kepada investor, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja dan masyarakat. Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo," tegasnya.[Fhr]