telusur.co.id - Para penegak hukum didorong untuk mengupas tuntas terkait kasus penimbunan minyak goreng di beberapa daerah. Sebab, akibat penimbunan ini membuat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.

"Ini ada mafia yang melakukan penimbunan dan ini harus dikejar oleh penegak hukum, dan berikan sanksi yang tegas untuk memberikan pelajaran kepada penimbun. Jangan berikan ruang kepada mafia-mafia pangan," kata anggota Komisi IV DPR, Nur’aini, Sabtu (26/2/22).

Bukan hanya kepada pemerintah pusat, ia juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens.

Politikus Partai Demokrat ini juga berharap, dilakukan monitoring dan evaluasi memeriksa bagaimana perkembangan terkait persoalan minyak goreng.

“Pemerintah kota harus kerap turun kelapangan bekerjasama dengan Forkopimda,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya mengeluarka surat edaran kepada para pelaku usaha yang berkaitan dengan minyak goreng. “Melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha, dan perlu mengeluarkan mungkin regulasi baik berupa surat edaran kepala daerah untuk diberikan pelaku ritel maupun warung untuk tidak melakukan penimbunan,” tukasnya.[Fhr]