telusur.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diharapkan tidak mengeluarkan izin Piala Menpora, apalagi pemerintah melalui Mendagri sudah mengeluarkan instruksi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"IPW mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematuhi instruksi pemerintah tersebut dan tidak mengeluarkan surat izin Piala Menpora," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane di Jakarta, Rabu (10/3/21).

Menurut Neta, sebagai Kapolri, Sigit harus menghargai PPKM yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian yang nota bene adalah seniornya Sigit.

Bagi IPW sendiri ada sembilan alasan kenapa Piala Menpora harus dibatalkan. Pertama, pertandingan itu semula direncanakan berlabel Piala Presiden tapi pihak Istana menolak. Lalu, direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri dan juga ditolak. Akhirnya diberi nama Piala Menpora.

Kedua, klub legendaris Persipura mundur dari Piala Menpora karena PT LIB dianggap Persipura tidak profesional dan tidak jujur serta mendiskriminasi klub asal Papua tersebut. 

Ketiga, ada sebanyak 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020 lalu dan bagaimana mereka bisa bermain tanpa digaji. Keempat, ada 6 klub lain di liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu.

Kelima, Menpora tidak transparan mengenai biaya turnamen dan jika menggunakan uang negara harus diaudit BPK dan turnamen ini harus diplototi KPK agar tidak terjadi korupsi, mengingat dana bansos saja dikorupsi. 

Keenam, dipastikan 70 persen klub yang ikut Piala Menpora, pemainnya dibayar secara tarkam (jauh di bawah gaji pemain profesional). Ketujuh, patut dicurigai pemain asing di Piala Menpora belum mendapatkan KITAS dan jika terjadi, itu merupakan pelanggaran hukum. 

Kedelapan, dipastikan tidak satu pun pemain Piala Menpora diasuransikan. Kesembilan, patut diduga para pemain Piala Menpora tidak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) karena penghasilannya setara Tarkam.

"Dari sembilan alasan ini IPW memastikan Piala Menpora adalah turnamen kelas ecek-ecek, yang sama sekali tidak berdampak pada prestasi sepakbola nasional," sindir Neta.

Yang ada, lanjut Neta, justru berpotensi menimbulkan kerumunan masa dan menjadi klaster baru Covid 19 dan melanggar instruksi Mendagri tentang PPKM. 

Seharusnya Menpora, PSSI, dan komunitas sepakbola harus mendorong adanya konsolidasi persebakbolaan nasional agar nasib dan prestasi sepakbola nasional serta semua kru yang terlibat bisa lebih baik lagi dan tidak dieksploitasi demi kepentingan orang-orang tertentu.[Fhr]