telusur.co.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengaku heran dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menggunakan big data untuk mengetahui respon masyarakat yang ingin penundaan Pemilu 2024.
Menurut Hasto, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak bagi masyarakat. Misalnya, untuk merespons persoalan minyak goreng yang langka hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin (14/3/22).
Hasto lantas meminta Luhut, sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, untuk mengklarifikasi ucapannya terkait big data penundaan Pemilu 2024, secara akademis. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan
"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto.
PDIP, kata Hasto, mengajak agar semua menteri atau pembantu Presiden Jokowi tidak memiliki pendapat berbeda dengan Kepala Negara menyangkut isu Pemilu 2024.
PDIP juga mengimbau para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.
Dia juga menyatakan supaya Luhut melakukan refleksi terhadap pemahaman bahwa pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya, politik kekuasaan itu, menurut Hasto, berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, maupun kepentingan politik.
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
Atas dasar itu, Hasto mengajak agar semua jajaran menteri presiden berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat. Hal itu dianggapnya akan menjadi peninggalan atau legacy yang baik bagi kepemimpinan Jokowi.[Fhr]
