telusur.co.id - Tokoh nasional Rizal Ramli menyambut baik pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. 

Firli menyebut  alasan mendasar mengapa Presidential Threshold harus (PT) nol persen, yakni biaya politik mahal dan akhirnya membuat banyak kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan tindak pidana korupsi.

“Ketua KPK benar sekali. Akibat ambang batas, sewa partai: Rp 30-60 miliar untuk Bupati, Rp100-300 miliar Gubernur, minimal Rp 1 triliun untuk Capres. Nol-kan (PT) !” tulis Rizal Ramil di akun Twitternya, Minggu malam (12/12/2021).

Rizal Ramli mengungkap bahwa seseorang bisa menjadi Calon Presiden harus mengeluarkan uang minimal Rp 1 triliun. Jika seorang ingin menjadi kepala daerah. Harganya berbeda-beda, mulai dari jadi Bupati, Walikota hingga Gubernur.

Belum lagi, sambung Rizal, untuk bisa diusung oleh partai politik, juga harus mengeluarkan uang yang tak sedikit.

Sebelumnya, Firli menyampaikan keluhan-keluhan kepala daerah maupun anggota legislatif itu disampaikan saat Firli melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda dan APH maupun kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang memang digalakan oleh KPK lewat program Trisula pemberantasan korupsi. (Fie)