telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, bukan hal yang salah ketika ada yang bilang program deradikalisasi terhadap narapidana teroris hanyalah sebatas formalitas dan tidak efektif. Karena, kata dia, pendekatannya masih 'money follow the function'.

"Lembaga-lembaga yang punya fungsi melakukan program deradikalisasi dalam lingkup kelembagaannya, itu bekerja sendiri-sendiri. Dapat anggaran, kemudian bekerja sendiri-sendiri," kata Arsul dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema "Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Menangkal Radikalisme bagi Generasi Muda", di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/21).

Arsul menuturkan, tidak ada kolaborasi atau sinergitas antara lembaga-lembaga yang melakukan program deradikalisasi. 

"Itulah yang saya bilang, kerja-kerja deradikalisasi oleh semua institusi itu harus berbasis 'money follow the program'. Ini ada program deradiklisasi dibiayai, tetapi itu tidak sekedar anggarannya dihabiskan, tetapi itu dikoordinasikan dan disinergikan," terangnya.

"Nah kalau itu yang dilaksanakan, gak ada lagi komentar bahwa itu hanya formalitas dan lain sebagainya," sambung Anggota Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya, Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridwan Habib mengatakan, program deradikalisasi yang dilakukan kepada narapidana terorisme selama ini hanya bersifat formalitas. 

"Masih sangat formalitas. Jadi disiapkan aula, lalu dipanggil narasumber untuk bicara di situ. Dan bahkan para napi teroris itu banyak yang tidak masuk ruangan. Saya tanya 'kok gak masuk' mereka jawab 'ga perlu, yang penting tanda tangan'," terang Ridwan. [Tp]