telusur.co.id -Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah berani stop ekspor CPO kelapa sawit, karena dalam dua bulan ini masih terjadi kelangkaan minyak goreng (migor). Kesimpulannya dari kelangkaan migor itu adalah terjadi monopoli, oligopoli dan kartel migor oleh 4 penguasa migor di Indonesia.

"Jadi, Presiden Jokowi harus berani stop ekspor CPO kelapa sawit untuk satu bulan ke depan sampai situasi migor. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan 1443 H, yang akan jatuh pada Maret 2022 mendatang. Kalau tidak stop ekspor, maka sampai kapanpun akan terjadi kelangkaan migor dan kebutuhan lainnya," tegas politisi PDIP itu kepada wartawan di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/3/2022).

Selain itu menurut anggota Komisi XI DPR RI itu, pemerintah harus membuat peta jalan atau mitigasi kebutuhan pangan nasional, agar terintegrasi dari pusat ke daerah, sehingga akan diketahui dimana titik kelangkaan migor dan pangan lainnya terjadi. "Kalau sistem logistiknya belum terintegrasi maka akan terus terjadi kelangkaan sembako ini," ujarnya. 

Mengapa harus setop ekspor, karena pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan ketahanan pangan rakyat. Dimana migor bersentuhan langsung dengan rakyat. "Berapapun harga migor per kilogramnya akan dibeli. Di Jakarta saja Rp16.000 - Rp17.000,- tetap dibeli. Persoalannya sudah mondar-mandir ke pasar dan minimarket migor itu tidak ada. Belum lagi harus naik angkot, masak gak mikir," tegas Said lagi.

Dengan demikian kesimpulannya terjadi kartel. Sebab kata Said, subsidi sudah diberikan, tapi korporasi besarnya tidak jalan, maka ini sama dengan menantang presiden, sehingga Presiden Jokowi harus berani stop ekspor CPO sawit oleh 4 korporasi besar penguasa kelapa sawit tersebut. (btp).