telusur.co.id - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong pemerintah agar memastikan fasilitas kesehatan bisa diakses secara merata oleh semua kalangan masyarakat. 

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay, dalam rapat dengan Menteri Kesehatan dan BPOM, Selasa kemarin, menjelaskan tentang pentingnya menyiapkan fasilitas kesehatan untuk orang-orang yang terpapar COVID-19.

"Saya menjelaskan bahwa ada dua orang sepupu isteri saya meninggal dunia minggu lalu akibat Covid. Satu tinggal di Bekasi dan satu lagi di Bengkulu. Sepupu isteri saya itu meninggal karena tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit dan ICU," kata Saleh.

Saleh mengaku sempat menghubungi RSPI Sulianti Saroso. Karena masih dalan antrean, akhirnya sepupu istrinya terlambat dan tidak tertolong.

Kemudian, anggota Komisi II DPR John Siffy Mirin yang terlambat ditangani karena sulit mendapatkan ruang intensive care unit (ICU) terulang, juga wafat.

Menurut Saleh, kejadian itu yang membuat Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine Rumaseuw melontarkan usul agar pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat. Usul itu disampaikan karena Irine emosi melihat sulitnya mencari ruang perawatan.

"Apa yang disampaikan bu Rosaline sangat emosional dan dalam situasi duka. Itu disampaikan bukan dari hatinya".

Ia menegaskan, apa yang disampaikannya tersebut bukan bermaksud untuk melebih-lebihkan para pejabat ataupun anggota DPR. 

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu hanya meminta agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien Covid-19, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial.

"Saya mengikuti rapat tersebut sampai selesai. Saya ikut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan, dll masuk dalam kesimpulan. Itu ada di dalam kesimpulan nomor 4 huruf (a)," ungkapnya.

Dengan begitu, lanjut dia, tidak ada niat dan arah dari pembicaraan untuk membeda-bedakan masyarakat. "Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijag," tukasnya.[Fhr]