telusur.co.id - Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia (PN MPBI) menegaskan agar penyelenggaraan penanggulangan bahaya Covid-19 di Indonesia jangan sampai dijadikan sebagai ajang untuk melakukan politisasi yang dapat menimbulkan permusuhan.

"Penyelenggaraan penanggulangan bahaya Covid-19 jangan dijadikan ajang untuk melakukan politisasi dan tidak boleh menimbulkan permusuhan antara sesama pejabat penyelenggara pemerintahan daerah," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PN MPBI, Darmayanto saat membacakan pernyataan sikap PN MPBI di Resto Pempekita, Jalan Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/20).

Darmayanto mengatakan, bahwa pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, DPRD yang memiliki kewenangan atributif untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

"Oleh karena itu maka penanganan dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya benturan Otoritas dan kebijakan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Darmayanto 

Lebih lanjut, PN MPBI berharap agar pelaksanaan PSBB dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencegah timbulnya gejolak sosial.

Hadir dalam pernyataan sikap ini Koordinator Presidium PN MPBI, Hatta Taliwang, Sekjen PN MPBI Darmayanto dan pengurus lainnya yakni M.S Kaban, Max Sopacua, Gunawan Adji, Zulkifli, Amir Hamzah, Nuraini Bunyamin dan sejumlah aktivis lainnya. [Tp]