telusur.co.id - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak pengaturan calon legislatif (caleg), calon wakil presiden (cawapres) dan calon presiden (capres) harus lulusan perguruan tinggi. Hal itu sebagaimana tertuang

Dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, ada aturan calon legislatif (caleg), calon wakil presiden (cawapres) dan calon presiden (capres) harus lulusan perguruan tinggi.

Pengaturan tersebut  dinilai membuka potensi diskriminasi bagi lulusan pesantren. Karenanya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak aturan tersebut masuk dalam RUU Pemilu.

"Wacana tersebut membuka potensi diskriminasi bagi lulusan pesantren yang ingin mengabdi melalui ruang-ruang politik," kata Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal dikutip dari laman resmi PKB, Selasa (2/2/21).

Menurut dia, dalam memilih caleg atau capres, ijazah akademis tidak selalu berkorelasi dengan sifat dari personal yang bersangkutan. Yang lebih dibutuhkan masyarakat dalam memilih pemimpin publik adalah mereka yang mempunyai sifat amanah, sidik, fathonah, dan tabligh.

"Berangkat dari hal itu maka menurut syarat tersebut justru gugur secara akademis," ujar dia.

Fraksi PKB merasa sisi teknis akademis hanyalah salah satu faktor dari banyak kapasitas yang dibutuhkan para wakil rakyat. Sehingga, untuk syarat minimal jenjang pendidikan akan lebih baik jika tetap mengikuti norma hukum di UU Pemilu sebelumnya.

Banyak lulusan pesantren saat ini sulit mendapatkan legitimasi pemerintah setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah tinggi agama Islam. Meski begitu, ijazah mereka tidak diakui.

"Karena lembaga pendidikan mereka dinilai belum memenuhi persyaratan administrasi dari Kemendikbud maupun Kemenag," pungkas dia. [Tp]