telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Heru Budi Hartono disarankan untuk menjawab berbagai tudingan negatif yang dilontarkan oleh kelompok masyarakat kepadanya. 

"Banyaknya tudingan dan nada miring dari kelompok masyarakat ini perlu menjadi perhatian serius yang harus dibuktikan oleh Pak Heru Budi Hartono," ujar Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus di Jakarta, Rabu (19/10/22).

Menurutnya, penunjukan Budi Heru Hartono sebagai Pj Gubernur DKI dituding sarat muatan politis, dan bukan didasarkan faktor profesionalisme.

Selain itu, Heru Budi juga dinilai mempunyai rekam jejak yang kurang bersih dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di DKI.

Guspardi mengungkapkan bahwa nama Heru Budi Hartono dalam jejak digital disebut memiliki keterkaitan terhadap kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Kasus ini juga diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Banyak pihak merasa khawatir, Heru Budi akan mengubah berbagai kebijakan Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat seperti reklamasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Guspardi, banyak pihak juga meragukan kemampuan Heru Budi dalam menjaga netralitas ASN pada Pilpres dan Pileg 2024 mendatang.

Karena itu, Guspardi kembali meminta Heru Budi untuk menjawab dan membuktikan berbagai tudingan yang dilontarkan kelompok masyarakat tersebut.

"Itu harus mampu dijawab dan dibuktikan Pak Heru Budi Hartono," katanya.[Fhr]