telusur.co.id - Anggota MPR RI Fraksi PKB, Yanuar Prihatin mengatakan, apabila Pilkada akan dilaksanakan di suatu wilayah, maka harus dipastikan karakteristik pandemi Covid-19 di wilayah itu. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan protokol pilkada di wilayah itu seperti apa.

Hal itu disampaikan Yanuar dalam diskusi Empat Pilar bertema 'Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi', di Media Center Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/20).

"Kalau di wilayah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan Pilkada karena di wilayah tersebut zona merah semua, ya harus ambil keputusan (ditunda). Tapi di satu wilayah yang kemudian suasananya masih lebih kondusif dan itu secara objektif bisa dipertanggungjawabkan, di wilayah itu nggak ada salahnya dilaksanakan," kata Yanuar.

Jadi, kata dia, tidak bisa digeneralisir seluruh keadaan sama. Tidak bisa semua wilayah dikatakan itu general pandemi, atau tidak ada pandemis sama sekali. Karenanya, perkembangannya harus terus dimonitor.

"Pilihan ekstrim kan cuma dua, kita teruskan Pilkada atau kita tunda sama sekali pilkada serentaknya. Ini berfikir ekstrim," ujar Anggota Komisi II DPR RI itu.

"Atau kita berpikir campuran, moderat, mana tempat yang tidak layak untuk Pilkada yang kita ambil keputusan (ditunda). Kalau (zona) merah stop, kalau diterusin itu bunuh diri," tambahnya.

Yang terpenting adalah bagaimana memastikan secara akurat dan objektif bahwa wilayah itu layak atau tidak layak. Karena hal itu butuh data, analisa, dan kepastian.

"Saya sendiri termasuk yang alirannya moderat. Moderat itu Pilkada dalam ukuran pandemic Corona ada yang tidak bisa dilakukan jangan dipaksakan, itu bunuh diri. Tapi di wilayah yang memang memungkinkan menurut ukuran kesehatan, sangat memungkinkan, itu bisa dilaksanakan," katanya.

"Artinya kita gak lagi berpikir Pilkada serentak ini seluruhnya simetris, gak bisa, ini harus berpikir asimetris. Dan itu saya kira perlu penggalian lebih dalam," pungkasnya. [Tp]