telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Penyelengara Pemilu mampu meyakinkan konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Dimana KPU wajib menindak tegas para Paslon yang melaksanakan kegiatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, baik saat melakukan sosialisasi maupun pemilihan di tempat pemungutan suara nantinya.

"Pendaftaran Calon Kepala Daerah di berbagai wilayah kemarin menjadi bukti bahwa penerapan aturan protokol kesehatan yang dibuat oleh KPU tidak diindahkan bagi para pasangan calon dan masyarakat. Pilkada serentak yang akan diadakan di 270 daerah sangatlah rawan dalam hal potensi penyebaran Covid-19 jika protokol kesehatan tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh," Kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Selasa (15/9/20).

Politisi Golkar itu meminta agar seluruh pasangan calon dapat menjalankan aturan KPU maupun Pemerintah Pusat dan Daerah yang wajib diimplimentasikan dengan sungguh-sungguh di setiap daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak. 

"Jangan sampai pesta demokrasi ini memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19 dari Pilkada serentak," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR itu meminta agar KPU dapat memetakan daerah yang memiliki zona hitam, merah, kuning dan hijau secara baik dalam pilkada serentak. Sehingga antisipasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dibutuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pemungutan suara. 

"Harus ada pengawasan yang ketat dari aparat keamanan baik TNI dan Polri di lokasi sosialisasi maupun pemungutan suara nantinya," ungkapnya.

Azis menuturkan, pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi perlu dimanfaatkan menjadi ajang peningkatan disiplin yang tinggi bagi masyarakat maupun para peserta Pilkada serentak. Keberhasilan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak akan menjadi contoh yang baik nantinya.

"Sebaliknya, kegagalan dalam penerapan aturan dan disiplin akan menjadi permasalahan sosial dan kesehatan," ungkapnya

Negara Singapura berhasil melaksanakan pemilihan umum  di masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Meskipun skala Pemilu di Singapore bersifat makro, namun dapat menjadi contoh di Indonesia untuk diselengarakan secara mikro.

"Kita harus buktikan bahwa kita bisa melaksanakan hal itu juga kepada Singapura dan negara belahan dunia lainnya," pungkasnya. [Tp]