Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia( Alpha).

Tidak satu frekwensinya Menteri Hukum dan Ham yang beberapa hari lalu terkait wacana akan merevisi  PP 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakata yang selanjutnya mewacanakan meninjau aturan asimilasi dan  remisi  bagi narapidana khususnya bagi nara pidana tindak pidana korupsi sempat membuat suasana gaduh di publik akan wacana pembebasan narapidana tindak pidana korupsi tersebut

Karenanya Presiden Jokowi harus tegas untuk mengingatkan menterinya untuk tidak mengambil jalan kebijakan sendiri-sendiri seperti itu. Ini demi kepentingan dan kelancaran roda Pemerintahan.

orang yang dipilih dan ditunjuk Presiden harus sadar posisi, bila mengeluarkan kebijakan agar tidak yang membuat kegaduhan ditengah masyarakat  karena berdampak pada kinerja dan kewibawaan Presiden, karena kebijakan Menteri yang membuat gaduh ini juga ikut membuat masyarakat  menyoroti hal tersebut, jadi.buang energi tidak efektif.

Jika Perlu ambil langkah tegas, Presiden layak untuk copot menteri hukum dan ham yang mengeluarkan wacana  kebijakan sendiri dan terkesan jalan sendiri ,tidak satu komando dengan Presiden, 

Karena akan kurang pas terlihat kalau ada anggapan Presiden dikoreksi Menteri, sehingga Presiden harus  tunjukkan dan ambil fungsi dan kedudukan tongkat komando tertinggi dan kewibawaan pemerintahan.[]