Perundingan kedua antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un yang berlangsung hari Kamis (28/2/19) di Hanoi tidak membuahkan hasil. Pertemuan berakhir lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Trump dalam konferensi pers di Hanoi setelah perundingan mengakui bahwa perundingan kedua gagal, dan tidak ada rencana untuk melakukan perundingan berikutnya. Trump mengatakan, prakarsa Korea Utara untuk memulai proses pelucutan senjata nuklir secara bertahap tidak berarti dibandingkan pencabutan penuh sanksi terhadap negara ini.
Tidak adanya penandatangan hasil kesepakatan di akhir perundingan antara Trump dan Kim menunjukkan tingginya tingkat perselisihan kedua pihak dalam berbagai masalah yang dibahas. Statemen Trump menunjukkan sebuah realitas bahwa arah perundingan mengenai rincian masalah memicu persengketaan yang tidak bisa disatukan.
AS dan Korea Utara memiliki pandangan yang bertolak belakang dalam masalah denuklirisasi Korea Utara. AS meminta pelucutan senjata nuklir Korea Utara dan dimulainya proses penghancuran reaktor nuklir utama yaitu Nyongbyon yang akan mendapat konsesi pencabutan sanksi secara bertahap, namun pihak Korea Utara menolaknya.
Pejabat tinggi Karea Utara berulangkali menegaskan, bahwa maksud dari pelucutan senjata nuklir adalah pencabutan payung nuklir AS di Asia Timur dan pencabutan seluruh sanksi ekonomi dan politik terhadap Pyongyang. Tampaknya, Korea Utara tidak ingin melepaskan kartu trufnya, rudal balistik nuklir, yang tidak akan diserahkan begitu saja kepada AS. Para analis politik menilai langkah Pyongyang ini sebagai sikap realistis.
Analis politik AS, Brian Baker dalam wawancara dengan Russia Today mengatakan, tidak ada negara yang sedang berhadapan dengan negara lain, terutama menghadapi kekuatan besar, akan melucuti dirinya sendiri.
“Oleh karena itu, permintaan Korea Utara terhadap AS, sebelum menemukan solusi untuk perlucutan senjata terlebih dahulu mencapai kesepakatan damai,” kata Baker seperti dilansir parstoday, Jumat (1/3/19).
Tampaknya, aksi ilegal dan unilateral AS dalam kebijakan luar negerinya, terutama dalam beberapa bulan terakhir menjadi pertimbangan Pyongyang. Bahkan orang-orang AS sendiri mengakuinya. Tulsi Gabbard, kandidat pertama dari partai Demokrat untuk pilpres 2020 di media sosial mengatakan, “keluarnya AS dari perjanjian nuklir dengan Iran, dan Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah (INF) sebagai upaya untuk menekan Korea Utara supaya melucuti senjata nuklirnya,”.
Ketika Korea Utara menyerukan langkah bertahap denuklirisasi negaranya, pemerintah AS tidak mau menerimanya dan segera mengakhiri perundingan di Hanoi. Oleh karena itu, masalah utama sebenarnya dari perundingan di Hanoi terletak dari pihak AS sendiri, terutama sosok Trump yang tidak bisa dipercayai komitmennya. Bagaimana Pyongyang akan bersedia melucuti senjata nuklirnya, jika Trump menolak untuk mecabut sanksi terhadap Korea Utara. (fhr)
