telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan road map ataupun skema dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Karena, tanpa ada road map, masyarakat tidak akan mengetahui apa dampak positif yang akan mereka terima bila proyek ini dibangun.
"Karena dalam hal ini kita harus punya skema, apa yang didapat oleh negara, Batam, Kepri, dapat apa? Masyarakat lokal dapat apa? Tenaga kerja lokal apakah akan bisa diserap dan berapa ribu? Apakah sudah ada skemanya? Ini harus jelas," tegas Rudi dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kepala BP Batam, Senin (2/10/23).
Rugi menegaskan, dengan adanya proyek ini jangan sampai hanya pengusaha yang mendapatkan deviden atau keuntungan. Dan, masyarakat lokal, serta negara, tidak mendapat keuntungan apa-apa.
"Makanya harus dibuat Roadmap dan skema yang jelas," ujarnya.
Rudi juga mempertanyakan, dari luas lahan 17.600 hektar yang akan dikembangkan, berapa investor atau perusahaan yang akan mengelolanya. Karena, saat ini yang diketahui oleh masyarakat baru Xinji Grup dengan menanam modal Rp174 triliun.
"Berapa nantinya luas lahan tanah yang akan dibebaskan untuk dipakai oleh investor itu, berapa luas? Saya mendapat data ada 17,600 hektare. Jika 17 ribu itu sangat luas, kalau hanya untuk satu investor perusahaan kaca itu," ujarnya.
Rudi menganalogikan, luas 17. 600 hektar itu jika dibangun perkebunan sawit ataupun karet, maka akan berdiri 3 pabrik kelapa sawit (PKS).
"Makanya, saya ingin penjelasan detail apakah 17 ribu ini seluruhnya akan dibuka, diinvesatasikan, diberikan oleh satu perusahaan?" tanya dia.
"Berapa besar modal yang akan di invest mereka ke Batam. Kalau tadi saya dengar hanya satu hanya perusahaan kaca. Sebenarnya berapa sih yang akan di invest dengan memberikan 17,600 ribu hektar kepada investor atau pengusaha dan berapa perusahan yang akan berbisnis yang akan diberikan, lokasi-lokasi atau SHM-SHM untuk mereka berinvestasi, berapa banyak nantinya," tukasnya.[Fhr]
