telusur.co.id - Setara Institute mengingatkan kepada para elit partai politik (parpol) untuk tidak membuat gaduh dengan usulan menunda penyelenggaran Pemilu 2024. Karena, kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat bukan di tangan pengusaha.

"SETARA kembali mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan pengusaha. Rakyat yang dimaksud konstitusi tentu seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir kelompok saja, apalagi golongan elit pengusaha," kata Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute, Sayyidatul Insiyah, Selasa (7/3/22).

Menurut Sayyidatul Insiyah, beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya seharusnya menjadi refleksi betapa negara seolah acap kali disetir oleh kelompok tertentu. 

"Negara menjadi alat pemuas kepentingan kelompok tertentu dengan mengabaikan pemenuhan hak-hak rakyat, mulai dari undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja hingga undang-undang Ibu Kota Negara," tuturnya.  

Dia menjelaskan bahwa Pemilu tidak hanya sebagai kontestasi penyaluran suara rakyat semata, namun juga sebagai momentum regenerasi aktor-aktor politik negara. 

"Terlebih, rezim Presiden saat ini telah menginjak pada dua tahun periode kepemimpinannya. Jangan sampai singgasana Presiden terus melanggeng hingga melebihi 10 tahun lamanya," tegas dia.

Menurut Sayyidatul Insiyah, selain tidak sesuai dengan desain konstitusional negara, fenomena tersebut juga akan semakin membuka celah terjadinya "power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”, yaitu kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak benar-benar korup. 

"Usulan penundaan pemilu merupakan aspirasi para pengusaha dengan dalil perlunya waktu untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional akibat pandemi," tukasnya.[Fhr]