telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, terkait penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ada kaitannya dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Heru mengatakan bahwa penonaktifan NIK itu dilakukan lantaran banyaknya ditemukan data warga dengan KTP DKI namun ia sudah tak tinggal di Jakarta lagi.

“Enggak ada (hubungannya dengan IKN), NIK itu kan kemaren ada sekian ratus ribu yang memang keberadaan warganya itu tidak diketahui,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (4/5/23).

Heru menganggap bahwa kebijakan itu adalah hal yang wajar. “Ya wajar donk (penonaktifan NIK),” ujarnya.

Lebih lanjut, Heru menyampaikan pihaknya bakal mencari penyebab ditemukannya ratusan ribu data tersebut.

“Nanti dengan dinas kependudukan dicari penyebabnya, di nonaktifkan sementara,” tuturnya. 

Selain itu, Heru mengungkapkan bahwa penonaktifan NIK itu sebagai upaya untuk rekonsiliasi data penduduk Jakarta. [Fhr]