telusur.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup warganya melalui dua inisiatif strategis: peluncuran 100 unit kamera pengawas (CCTV) baru dan pembaruan aplikasi layanan terpadu Jaki.
Peresmian kedua program ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Gubernur, Rano Karno, di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat.
Pemasangan 100 CCTV tahap awal ini difokuskan pada titik-titik vital seperti taman kota, area publik, serta kawasan yang rentan terhadap potensi banjir dan kebakaran. Langkah ini merupakan bagian dari program prioritas (quick win) Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan termonitor.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Pemantauan CCTV akan dilakukan secara intensif selama 24 jam penuh melalui dashboard terpusat. Informasi krusial akan segera diteruskan ke instansi terkait untuk penanganan cepat jika terjadi insiden," jelas Budi, ditulis Kamis (29/5/2025).
Menurut Budi, data dari CCTV ini nantinya dapat diakses oleh publik sesuai kebutuhan.
Sejalan dengan peningkatan infrastruktur keamanan, Pemprov DKI Jakarta juga meluncurkan kembali aplikasi Jaki dengan penambahan 11 fitur baru. Pembaruan ini bertujuan untuk menjadikan Jaki sebagai super app yang mengintegrasikan seluruh layanan publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Fitur-fitur baru seperti JakCare untuk layanan kesehatan, informasi ketersediaan fasilitas rumah sakit, fast cash, panduan kantong parkir, hingga panic button dirancang untuk memudahkan interaksi warga dengan pemerintah. Fungsi pengaduan publik yang sudah ada tetap dipertahankan dan ditingkatkan," papar Budi.
Budi menegaskan bahwa pengembangan aplikasi Jaki ini bertujuan untuk menyediakan platform yang lebih responsif, efektif, dan efisien bagi masyarakat dalam mengakses informasi serta layanan pemerintah.
"Kami ingin memastikan seluruh kebutuhan informasi dan layanan publik dapat dijangkau dengan mudah oleh warga Jakarta," tandasnya.
Pemprov DKI Jakarta berencana untuk terus melakukan kajian dan koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan terkait guna mengidentifikasi kebutuhan penambahan CCTV di masa mendatang, seiring dengan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program yang telah berjalan.[Nug]
Laporan: Alfarisi
