telusur.co.id - Pemerintah Indonesia diminta menggunakan diplomasi lunak dan tak mempolitisasi isu persoalan Uighur di Xinjiang, Cina.

Permintaan disampaikan Sekjen Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Addin Jauharudin dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (17/12/2019).

Dirinya mengatakan, kasus Uighur adalah isu internal pemerintah Cina, sehingga apa yang terjadi di Xinjiang lebih tepat diserahkan kepada Pemerintah Cina.

Bahwa adanya gerakan separatisme, dan radikalisme yang berkembang di sebagian masyarakat Uighur, kata dia, sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan persuasif, perdamaian dan bisa belajar dari komunitas Muslim di Indonesia.

"Ini demi menciptakan stabilitas kawasan di Cina dan perdamaian global," kata dia.

Addin memaparkan bahwa jumlah penduduk Muslim di Cina mencapai 23 juta jiwa, tersebar di banyak provinsi dan etnis.

"Begitupun jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 440 ribu orang semuanya dalam keadaan baik–baik saja. Maka konflik Uighur tidak bisa dikaitkan dengan persoalan agama dan persoalan terorisme dan radikalisme yang berkembang di Uighur juga bukan bagian dari agama," kata dia.

Addin mengimbau kepada seluruh organisasi di Indonesia dan khususnya organisasi Islam untuk tidak terprovokasi soal Uighur, yang tentu saja dapat berdampak pada terganggunya perdamaian global.

"Mari kita kedepankan tabayyun. DPP KNPI sebagai organisasi berhimpun organisasi kepemudaan yang isinya lintas agama, suku dan golongan menghimbau untuk memandang soal Uighur secara jernih, rasional dan tidak terprovokasi dengan sentimen suku agama dan ras (SARA)," ujar dia.

Addin menambahkan bahwa kebinekaan dan keragaman yang selama ini sudah terjaga dan terjalin, harus terus dipertahankan menjadi modal keutuhan bangsa dan perdamaian dunia.

"Kepada pemerintah agar melakukan diplomasi lunak untuk membantu dengan membagi pengalaman penyelesaian konflik kepada pemerintah Cina," kata dia. [ipk]