telusur.co.id - Ketua DPP Partai NasDem, Rahmat Gobel mengaku prihatin dengan kondisi pertanian Indonesia saat ini. Di masa puncak Covid-19, Indonesia bisa swasembada beras. Namun tahun 2023 ini pemerintah justru menyiapkan impor beras hingga 2 juta ton. 

Di awal rencana impor ini, Kementerian Pertanian dan BPS menyampaikan produksi padi Indonesia mencukupi kebutuhan nasional. Namun Bulog menyatakan cadangan beras di gudang Bulog justru menipis. Sesuai regulasi maka impor harus dilakukan. 

“Kita tidak perlu berdebat soal keabsahan data, namun yang pasti subsidi pupuk untuk petani terus menurun. Ini tentu merupakan satu masalah yang besar bagi petani. Petani kita mayoritas petani gurem. Mereka petani kecil yang hasilnya cukup buat hidup sehari-hari saja, sehingga saat musim tanam mereka butuh bantuan pupuk dan bibit. Itu pun hanya sebagian saja yang mendapat pupuk subsidi. Jika subsidi dikurangi maka bisa dibayangkan apa yang terjadi pada mereka,” kata Gobel dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Berdasarkan data, kata Gobel, anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun ini. Pada 2019 Rp 34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp 29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 Rp 24 triliun. Sehingga dalam lima tahun ini, subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun. “Ini angka yang sangat besar,” katanya. 

Sebagai wakil rakyat, kata Gobel, ia selalu menerima pengaduan dari para petani. Di masa tanam sulit dapat pupuk dan bibit, selain tak cukup punya modal. Namun saat panen harga gabah jatuh dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog karena kualitas gabahnya medium sehingga tak sesuai kriteria Bulog. Pada pasca panen ini ada masalah pengeringan dan penyimpanan, sehingga jika gabahnya digiling maka beras menjadi pecah atau warna beras buram. 

"Jadi pemerintah harus membantu juga penanganan pasca panen melalui mesin pengering dan alat panen yang modern. Kita harus perbanyak pengadaan alsintan. Ekosistem pertanian yang baik belum tercipta dan belum sesuai perkembangan zaman. Di sini negara harus hadir,” katanya.

Gobel mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah di sektor pertanian ini. “Selain ada hal-hal teknis dan edukasi, yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN,” katanya. Menurutnya, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan suatu bangsa. “APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa. Ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tak maju-maju,” katanya.

Gobel mengatakan, sektor pertanian adalah sektor yang sangat strategis. Pertama, sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kedua, sektor pertanian memberikan pangan pada bangsa. Nasib bangsa besar akan sangat rawan jika pangan pokoknya tergantung bangsa lain. Ketiga, sektor pertanian berada di desa sehingga ia menjadi kunci ketahanan masyarakat desa dan menjadi penggerak ekonomi desa. “Jadi jangan main-main dengan pertanian,” katanya.

Selain pertanian, kata Gobel, pemerintah juga harus memprioritaskan sektor perikanan dan perkebunan. “Intinya soal pangan. Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Sektor pangan juga menyerap lapangan kerja yang sangat besar,” katanya.

Selain itu, kata Gobel, masalah kemiskinan harus ditanggulangi secara organik. “Tidak bisa dengan cara instan. Bansos dan BLT itu untuk kondisi darurat, bukan solusi sejati dalam penanggulangan kemiskinan. Ibarat aspirin, itu tak mengobati penyakitnya, hanya menghilangkan simtomnya saja. Jadi jangan bangga dengan turunya angka kemiskinan jika faktornya karena Bansos dan BLT,” katanya. Penyelesaian secara organik, katanya, adalah dengan memberdayakan orang miskin melalui ekosistem usaha yang membantu mereka bangkit dan berdiri di atas kakinya sendiri.

Gobel mengingatkan, ada dua hal yang mengganggu pertanian dan pangan dunia saat ini. Pertama, perang Rusia-Ukraina. Negara-negara eks Uni Soviet merupakan penghasil utama kalium yang menjadi bahan utama pupuk. Karena itu, perang tersebut berdampak terhadap pasokan dan harga pupuk dunia. Hal ini, katanya, makin membebani petani dan memiliki dampak terhadap kualitas dan produktivitas pertanian. Pada sisi lain, yang kedua, perubahan iklim memiliki pengaruh terhadap sektor pertanian. Akibat cuaca yang berubah-ubah maka kualitas dan produktivitas pertanian terganggu. Karena itu ia berpendapat Indonesia harus memperkuat kedaulatan pangannya. 

“Jumlah penduduk kita sangat besar. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pangan ini. Kita harus fokus pada pertanian dan industri pangan kita. Jadi anggaran negara harus ke pertanian, perikanan, dan pangan, bukan ke kendaraan listrik,” katanya. [ham]