telusur.co.id - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, penanggulangan penyebaran virus corona harus dilakukan secara masif dengan memperhatikan azas kadilan sosial bagi seluruh rakyat.
"Termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan dan pembiayaan pegobatan pasien," kata Emrus di Jakarta, Senin (16/3/20).
Emrus berharap, jangan sampai terjadi, pasien yang dari pejabat atau dari orang "berada" dapat tertangani dengan sangat baik, sementara pasien dari kalangan ekonomi lemah tidak mendapat pelayanan kesehatan seperti para pejabatan publik dan atau materi.
"Saya menyarankan kepada pemerintah agar semua pasien terkena Virus Corona mendapat pelayanan kesehatan sama dengan yang dilakukan kepada Menteri Perhubungan," pintanya.
Menurut Emrus, jika kesetaraan perlakuan itu diterapkan, maka pemerintah sudah menunjukkan rasa kebersamaan, gotong royong dan perwujudan dari nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Untuk itu, dari aspek pelayanan, pemerintah harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana berapapun jumlah pasien, yang boleh jadi akan bertambah.
Bagi dia, ketersediaan ruang perawatan, peralatan dan obat yang dibutuhkan serta tenaga medis yang sangat memadai, harus dipastikan.
Ia juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah harus malakukan langkah antisipatif dan koordinatif agar jangan sampai ada pasien yang tidak tertangani, minimal sesuai dengan standar WHO.
Langkah antisipatif dari aspek tenaga medis, misalnya, pemerintah dapat merekrut tenaga medis yang baru dan mengkaryakan kembali tenaga medis yang sudah pensiun tetapi masih kompeten di bidangnya hingga dampak Virus Corona berakhir.
Sebab, penyakit ini bukan bawaan keturunan, dan bukan pula sebagai perilaku disengaja tetapi karena penyebaran virus mewabah secara cepat dan mendunia serta tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Sehingga sulit dihindari secara langsung oleh setiap individu.
Lalu, bagaimana skema pembiayaan pengobatannya? pemerintah dapat menggunakan semua dana darurat yang tersedia baik di pusat mapun daerah.
Dikatakan Emrus, manakalah dana darurat tidak mencukupi lantaran peningkatan jumlah pasien yang tidak terduga, sebaiknya pemerintah saat ini menunda semua proyek-proyek fisik, agar biaya tersebut dipersiapkan sebagai dana cadangan. Sebab, menurut dia, penanganan Virus Corona sudah menjadi prioritas utama dan sangat urgent.
"Saya menyarankan kepada pemerintah pusat dan daerah agar semua skema pembiayaan ini nenjadi tanggungan pemerintah," tandasnya.[Asp]
