telusur.co.id - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira meminta, wacana penundaan Pemilu 2024 sebaiknya diakhiri. Karena, Presiden Joko Widodo sudah sangat tegas menyatakan taat konstitusi.
"Presiden sendiri sudah jelas mengatakan taat konstitusi, dan tidak setuju dengan penambahan jabatan atau penundaan Pemilu. Sehingga janganlah menyandarkan penundaan pada presiden," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (1/3/22).
Andreas menegaskan, polemik wacana penundaan Pemilu harus sudah ditutup pembahasannya. Lebih baik fokuskan pada agenda pemulihan pandemi Covid-19 dan ekonomi.
"Lebih baik kita tutup wacana penundaan Pemilu dan lebih berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi, agenda yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat seperti minyak goreng, harga kedele yang mahal dan terutama mengatasi pandemi ini secara tuntas," ujar Andreas.
Andreas menegaskan, wacana penundaan Pemilu itu tidak mempunyai dasar hukum maupun politik yang jelas. Terlebih, UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun.
Dia menerangkan, ada beberapa hal yang akan terjadi jika Pemilu 2024 ditunda. Diantaranya, terjadi kekosongan jabatan semua jabatan yang dipilih oleh rakyat baik itu Presiden, gubernur, bupati, walikota se-Indonesia maupun legislatif pusat, propinsi dan kabupuaten/kota serta DPD RI.
Kemudian, harus mengamandemen UUD 1945 untuk menambah jabatan2 yang dipilih oleh rakyat atau presiden mengeluarkan Dekrit untuk penambahan massa jabatan.
Namun, Andreas menilai, ini akan menjadi ironi setelah DPR melalui komisi II yang berisi wakil-wakil partai politik bersama pemerintah telah memutuskan agenda tahapan-tahapan pemilu 2024.
“Ini kan menjadi aneh, akan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ketika Komisi II memutuskan tahapan pemilu tidak diketahui para Ketum nya?” tanya Andreas.
Adapun persoalan ekonomi yang menjadi alasan penundaan Pemilu, menurut Andreas, tidak bisa dipertanggung jawabkan. Justru dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan kedepan elemen bangsa berjuang untuk pemulihan ekonomi.
“Dan salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik. Sehingga mewacanakan penundaan pemilu ini justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik, yang akan berdampak bagi pemulihan ekonomi itu sendiri,” tukasnya.[Fhr]
