telusur.co.id - Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menilai jumlah kabinet pada pemerintahan Prabowo-Gibran terlampau besar, sehingga dapat berdampak pada proses birokrasi yang akan semakin panjang.
Selain itu, kata Adian, besarnya jumlah kabinet juga tentunya akan menambah beban dan waktu untuk memproses sebuah perizinan dan lain sebagainya.
“Pertama, terlalu besar. Itu akan menyulitkan. Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perizinan buat investasi dan sebagainya,” kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/24).
Ia pun mencontohkan, kabinet yang awalnya hanya 34 Kementerian, kini harus menjadi 42 Kementerian, sehingga tentunya akan menambah beban baru bagi birokrasi.
“Tadinya mejanya 34 sekarang mejanya jadi 42. Kan tambah meja tuh ya kan. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut Adian, anggaran yang perlu disediakan. Sebagai anggota partai politik, Adian menyebut pihaknya akan tetap mengawal apapun kebijakan pemerintah.
Lebih lanjut, Adian mengatakan, meski PDIP mendukung pemerintahan ke depan, partainya tak akan diam untuk terus mengkritik apabila nantinya dalam pemerintahan tersebut ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat.
“Iya lah (pasti mengkritik). Gini, presiden satu sisi, kabinet sisi lain, tetapi gaji kita bukan dari presiden, gaji kita dari rakyat. Di titik ketika rakyat nanya di mana kamu berpihak, ya pada rakyat itu aja,” jelas Adian. [Fhr]
