telusur.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Najib Azca mengatakan, PBNU ingin mengembalikan supremasi ulama di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Nilai-nilai keutamaan itulah yang ingin dikembalikan oleh PBNU di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf. Karena kami melihat, supremasi ulama yang menjadi inti dan spirit dari PKB pada saat didirikan sekarang sudah tidak ada lagi,” kata Najib di Jakarta, Rabu (21/8/24).

Supremasi ulama tersebut, antara lain, terkait kekuatan dewan syuro di PKB yang menurutnya telah hilang sejak Muktamar PKB 2019. Sejak muktamar lima tahun lalu, beberapa kewenangan, termasuk soal memilih pimpinan partai, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

“Ini sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsip dakwah dan perjuangan yang dikehendaki dan dimandatkan oleh PBNU sebagai pendiri, sebagai pembentuk PKB,” katanya.

Di sisi lain, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis mengatakan, PKB memang bukan milik PBNU jika dilihat dari perspektif legal formalnya. Namun, secara historis, PKB memiliki ikatan dengan PBNU.

"Memang menurut legal formalnya [PKB] berdiri sendiri, karena memang pada saat pendirian itu, NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian, para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB,” katanya.

Ia mengatakan, arah perjuangan atau mabda’ siyasi PKB sama persis sebagaimana yang disusun oleh PBNU. Oleh karena itu, PBNU ingin mengembalikan nilai-nilai keulamaan yang menjadi prinsip dasar pendirian PKB ke dalam konteks politik praktis dan kebangsaan.

“Kita ingin mengembalikan di situ, politiknya ada kekuatan ulama. Maka, bagaimana dewan syuro tetap menjadi yang paling kuat di situ, tidak menjadi kekuatan tunggal dari ketua umum,” ujar Nafis.[Fhr]