telusur.co.id - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras penahanan Aung San Suu Kyi serta sejumlah pemimpin politik Myanmar lainnya.

Sekjen PBB mendesak militer untuk menghormati kehendak dan aspirasi masyarakat Myanmar.

"Perkembangan ini menunjukkan serangan yang serius terhadap reformasi demokratis," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric sebagaimana dilansir Reuters, Senin (1/2/2021).

Antonio Guterres menyerukan kepada para pimpinan Myanmaar untuk mengedepankan dialog demi kepentingan yang lebih besar dalam reformasi demokrasi Myanmar. PBB meminta semua pihak untuk menehan diri dari tindakan kekerasan serta menghormati HAM.

Pihak militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan pada Senin (1/2/20210 usai mereka melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior di pemerintahan, sebagai aksi yang mereka sebut untuk merespons kecurangan pemilu tahun lalu.

Dalam sebuah video yang disiarkan di saluran televisi milik militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Sementara itu, Singapura menanggapi kejadian ini dengan menyatakan kepedulian besar dan meminta semua pihak menahan diri serta mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian.

"Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami mengamati situasi ini secara lekat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif dan damai," kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan lewat surel.[Tp[