telusur.co.id - Gara-gara sikap tiga partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar, wacana penundaan pemilu mendapatkan peluang. Padahal, mayoritas rakyat Indonesia menolaknya.
Karena sudah menimbulkan kegaduhan politik, mulai ada seruan kepada seluruh rakyat Indonesia agar memberikan sanksi sosial kepada ketiga partai politik yang mendukung penundaan pemilu tersebut. Sanksinya adalah tidak dipilih lagi di Pemilu 2024.
“Saya setuju ada sanksi sosial dengan seruan agar ketiga partai itu tidak dipilih lagi di pemilu 2024,” tegas Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto kepada wartawan di gedung parlemen, Senin.
Menurutnya, perlu ada sanksi buat partai politik yang telah mengkhianati reformasi. Apalagi, partai politik merupakan punggungnya demokrasi dan pilar demokrasi. Maka, ketika ada parpol yang tidak mendukung demokrasi perlu diberlakukan sanksi sosial. “Rakyat agar tidak memilih partai yang menunda pemilu dan memperpanjang tiga periode,” tegas dia lagi.
Ketiga partai itu, disebutkan Wijayanto, secara eksplisit mendukung penundaan pemilu. Bagaimana mungkin partai politik yang harusnya menyelamatkan demokrasi justru merusak demokrasi. Itukan ironis sekali.
Ia yakin jika sanksi sosial diberlakukan dan dijalankan oleh rakyat Indonesia, maka partai politik tidak akan mau bermain-main lagi dengan amanat reformasi. “Setidaknya akan ada efek jera bagi partai politik jika seluruh rakyat sepakat agar tiga partai ini tidak perlu dipilih lagi,” ujar dia.
Seperti diketahui, Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda. “Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak. "PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).
Seirama, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. "Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022). [ham]
